Profil

F. KESEHATAN

Derajad kesehatan penduduk merupakan salah satu indikator kualitas SDM. Indikator utama derajad kesehatan penduduk adalah angka harapan hidup, angka kematian bayi lahir (AKB) dan angka kematian ibu melahirkan (AKI). Angka rata-rata harapan hidup 68 tahun bagi pria dan 72 tahun bagi wanita. Angka kematian bayi lahir (AKB) 18,35 per seribu kelahiran dan angka kematian ibu melahirkan (AKI) 11 per seribu kelahiran. Selain itu status gizi baik telah mencapai 91,8 %. Meningkatnya angka harapan hidup serta rendahnya AKB dan AKI tersebut mencerminkan keberhasilan  program kesehatan dan gizi daerah. Kondisi ini sangat kondusif bagi kelangsungan pembangunan pada era otonomi daerah.

G. PRESTASI DAN REPUTASI

Dari catatan sejarah kebangsaan Indonesia, sejak dulu warga Kota Surakarta banyak memiliki potensi besar sehingga berhasil mencetak prestasi di berbagai bidang. Baik yang berskala nasional maupun internasional. Telah beberapa kali dijadikan tempat pembentukan/ melahirkan organisasi-organisasi baik berskala nasional maupun internasional.

Beberapa prestasi tersebut antara lain :

1.  Tempat berdirinya Sarikat Dagang Islam pada tahun 1905.

2.  Tempat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional (PON) I di stadion Sriwedari pada tanggal 9 September 1948.

3.  Pusat rehabilitasi penyandang cacat tubuh bertaraf internasional sejak zaman perang kemerdekaan (RC. Prof. Dr. Soeharso)

4.  Kota kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tanggal 9 Februari 1946 ( di Monumen Pers)

5.  Kota kelahiran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada tanggal 25 November 1945.

6.  Kota kelahiran Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

7.  Tempat dibangunnya Tugu Kebangkitan Nasional bersamaan Kongres Pemuda se Indonesia pada tahun 1933.

H. PELAYANAN UMUM

Sesuai amanat UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah perilku pemerintahan harus berpihak pada rakyat, lebih demokratis serta melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Pada awal otonomi daerah, kualitas pelayanan masyarakat memang belum optimal dan efisien, baik yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal. Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Surakarta adalah dalam bentuk penerapan pelayanan satu atap pada Unit Pelayanan Terpadu (UPT)

I. KETERTIBAN UMUM

Dengan  euforia politik terjadi pula peledakan kebebasan masyarakat. Peledakan kebebasan tersebut berdampak pada tumbuhnya gejala pelanggaran hukum, seperti pelanggaran lalu lintas, pematokan tanah tanpa prosedur hukum, semrawutnya pedagang kaki lima, parkir liar, pencurian dengan kekerasan. Di Kota Surakarta hal seperti itu dipecahkan melalui program pendekatan pemerintah yang terpadu.